Tapak Tilas Sejarah Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

Kasus Pelanggaran HAM "September Hitam"

Daftar Isi

1. Contoh Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia
2. Propaganda G-30-S dan Peristiwa Pembunuhan Massal PKI 1965
3. Sejarah Kelam Konflik Aceh 'Rumoh Geudong'
4. Tragedi Tanjung Priok dan Kontroversi Dua Versi Berbeda
5. Tragedi Berdarah Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003
6. Tragedi Simpang KKA 1999
7. Pelanggaran HAM dalam Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II
8. Peristiwa Talangsari
9. Kematian Rene Conrad dan Rekayasa Hukum
10. Peristiwa Paniai Berdarah

Kasus pelanggaran HAM di Indonesia telah sering terjadi bahkan sejak awal masa kemerdekaan. Tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum saja, rupanya kasus tersebut juga sering melibatkan instansi pemerintahan sebagai pelaku utamanya.

Terlibatkan instansi pemerintahan khususnya polisi dan tantara yang bekerja di lapangan memang sering terjadi dari dulu, bahkan beberapa tahun terakhir data Komnas HAM juga memaparkan hasil mengejutkan dimana oknum polisi memiliki persentase tertinggi dalam kasus pelanggaran HAM.

Dilansir dari CNNIndonesia, pada 2021 Komnas HAM mencata ada 1122 aduan pelanggaran HAM yang terduga pelakunya adalah oknum kepolisian. Nilai tersebut memang telah turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi dari total 28.305 aduan yang dilaporkan pada Komnas HAM pada periode  2014-2019 rupanya 42,9% menunjukan oknum polisi sebagai pelakunya.

Disamping data tersebut, rupanya sejarah kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia juga memiliki sejarah kelam yang lebih parahnya lagi banyak kasus masih menjadi misteri hingga kini dan seolah ada campur tangan pemerintah untuk menutupi kasus tersebut.

Contoh Kasus Pelanggaran HAM Berat di Indonesia

Sebut saja contohnya mulai dari pembantaian massal pada tahun 19665, tragedi berdarah di Aceh dan Papua, hingga Reformasi Dikorupsi yang terjadi pada 2019. Berbagai peristiwa yang terjadi dalam sejarah sudah sepatutnya kita ketauhi dan dapat digunakan untuk perbaikan hidup bermasyarakat.

Diantara berbagai kasus pelanggaran HAM berat dalam sejarah Indonesia, berikut penulis rangkumkan 10 tragedi paling kontroversi versi sobathiking:

Propaganda G-30-S dan Peristiwa Pembunuhan Massal PKI 1965

Sesuai dengan namanya, Pembunuhan Massal yang terjadi pada tahun 1965 ini merenggut ratusan ribu hingga jutaan nyawa manusia. Ada berbagai pedapat berbea mengenai total korbannya, mulai dari pemaparan TNI AD yang menyebut 500.000 korban, Kedutaan Besar AS yang memperkirakan 300.00 korban serta akdemius Australia Robert Cribb yang memperkirakan total korban hingga 800.000.

“apa yang sebenarnya terjadi di tahun 1965?”

Kebanyakan remaja masa kini mungkin hanya mengenal tragedi pembunuhan 6 jenderal 1 perwira oleh pasukan Cacrabirawa. Mungkin bagi mereka yang cukup mengetauhi kejadian ini secara sekilas juga akan berfikiran bahwa pembantaian ini merupakan upaya penumpasan PKI dan antek-anteknya oleh aparat keamanan negara serta melibatkan organisasi masyarakat lainnya.

Akan tetapi jika dilansir dari “Laporan Hasil Penelitian PERISTIWA'65/'66 (PEMBUNUHAN MASSAL PKI) Universitas Muhammadiyah Malang kerjasama dengan Australian Consortium for In-country Indonesian Studies 2002” rupanya ada hal yang sangat mengejutkan terjadi dan dapat dikatakan bahwa G-30-S-PKI merupakan sebuah skenario yang mengkambing hitamkan PKI. 

Pembantaian Massal PKI 1965

Sejarah Kelam Konflik Aceh 'Rumoh Geudong'

Sebuah tragedi penyiksaan terjadi di Aceh pada tahun 1989-1998 (masa konflik Aceh). Pada mulanya TNI masa itu tengah menlakukan operasi militer penggalian informasi dan penumpasan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), akan tetapi dalam menjalankan tugasnya rupanya TNI melakukannya dengan keputusan absolut tanpa memikirkan masyarakat.

Jadi ketka aparat tidak menemuan hasil sesuai yang ditargetkan, maka mereka akan memberikan hukuman pada seluruh warga desa setempat khususnya laki-laki dan menganggap mereka secara sepihak sebagai pendukung GAM.

Dalam menggali informasi termasuk pada masyarakat yang dipilih secara kolektif, aparat melakukan tiga jenis penyiksaan mulai dari penyiksaan fisik, psiologis dan farmakologis.

Tragedi Tanjung Priok dan Kontroversi Dua Versi Berbeda

Tragedi Tanjung Priok menjadi salah satu kasus pelanggaran HAM berat paling kontroversial di Indonesia karena dalam penyampaian beritannya rupanya memiliki dua versi berbeda antara versi pemerintahan dan versi lembaran putih yang bersumber dari rakyat.

Tragedi ini bermula pada terpasangnya pamflet dan poster diskeitaran Tanjung Priok yang memiliki muatan negatif mengenai kritik terhadap undang-undang kontroversial dan sara. Dalam versi lembaran putih dijelaskan jika ada dua petugas yang masuk ke mushola As-Sa'dah untuk melepas pamflet tersebut dengan mennyiramnya menggunakan air comberan serta turut menyiram pengumuman undangan pengajian.

Menanggapi hal tersebut, berselang beberapa setelah kejadian, mulailh ricuh ketika ada jemaah pengajian yang mengetauhi jika petugas yang melakukan penyiraman datang ke wilayah sekitar, aparatpun langsung dicegatnya dan muailah adu mulut yang berujung ricuh.

Aparat tersebut berhasi melarikan diri, akan tetapi pihak KODIM memberikan tanggapan dengan penangkapan 4 orang pelaku dengan alasan pengeroyokan. Tentu saja warga takbisa tinggal diam, merekapun meminta negosiasi terhadap TNI akan tetapi dalam keramaian demonstran rupany TNI melakuka pengepungan dengan barikade pasukan elit lengkap berseragam perang (bukan pasukan anti huru-hara). Dari sana kejadian kericuhan terhindarkan dan merenggut puluhan nyawa.

Tragedi Tanjug Priok

Tragedi Berdarah Peristiwa Jambo Keupok Aceh 2003

Desa Jambo Keupok merupakan kawasan yang dicurigai sebagai basis Gerakan Aceh Merdeka (GAM), setelah datangnya pernyataan tereut dari informan (cuak), Aparat langsung melakukan razia dan penyisiran di seluruh kecamatan Bakongan. 

Puncak tragedi ini terjadi pada 17 Mei 2003 dimana datang tiga truk yang membawa ratusan pasukan lengkap dengan persenjataan ke Desa Jambo Keupok. Disana mereka memaksa seluruh penduduk untuk keluar dan petugas mulai mengintrogasi keberadaan GAM disana. Namun rupanya petugas tidak sekedar melakukan introgasi, mereka bahkan bertindak tidak peduli pada masayrakat dengan menolak pernyataan tidak mengetauhi keberadaan GAM. 

Untuk mengali informasi bahkan dari masyarakat yang secara harfiah tidak tau apa-apa, aparat melakukan penganiayaan seperti memukul dan menendang. Kejadian ini menewaskan 16 orang tewas akibat terus disika. Tidak selesai sampai disana, aparat juga membakar 3 rumah warga.

Tragedi Simpang KKA 1999

Tragedi Simpang KKA atau dikenal juga dengan Insiden Dewantara adalah sebuah peristiwa berdarah pada 3 Mei 1999 yang peccah ditengah Konflik Aceh. Kronologi kejadian ini dimulai dari hilannya salah satu anggot TNI setempat yang masayrakat mengklaim bahwa ia enyusup ke acara peringatan 1 Muharam di Cut Murong. 

Menanggapi hilangnya anggota tersebut, militer menjalankan operasi pencarian masif dengan melibatkan berbagai satuan. Dalam operasi terebut mereka menangkap 20 orang yang menggelar aksi kekerasan, para korban penangkapan tersebut mengaku hika pihak TNI melakukan penganiayaan.  Mengetauhi hal tersebut, warga langsung mendatngi komandan TNI dan bernegosiasi, akhirnya komandanpun berjanji jika kejadian sepertiitutidak akan terjadi lagi.  

Lalu pada 3 Mei 1999, datang kemabli satu tru di desaa Cot Murong dan Lancang Barat namun langsung diusir oleh warga. Warga yang mulai resah mulai mendatangi markas korem 011 dan menuntut janji komandan. Demonstrasn berhenti di Kertas Kraft Aceh (KKA) lalu 5 perwakilan warga dikirim kembali untuk bernegosiasi. 

Selama proses negosiasi rupanya situasi dilapangan berubah menjadi panas ketika banyak aparat yang mengepung para demonstrans dan akhirnya terjadi ricuh, tak berselang lam datanglah dua truk dari Arhanud Detasemen Rudal 001/Lilawangsa dan Yonif 113/Jaya Sakti langsung menembaki emonstran hingga menewaskan 46 warga, 156 orang terluka dan 46 orang hilang.

Pelanggaran HAM dalam Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II

Tragedi Trisakti merupakan kasus penembakana yang terjadi saat mahasiswa berdemonstrsi menuntut turunnya Presiden Soehrto dari jabatannya pada 12 Mei 1998 yang menewaskan empat mahasiswa mahasiswa Universitas Trisakti.

Sedangkan Tragedi Semanggi menunjuk pada dua kejadian protes terhadap pelaksanaan dan agenda sidang Istimewa MPR yan mengakibatkan tewasnya warga. Tragedi Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998 pada masa pemerintahan transisi Indonesia yang menewaskan 17 warga. Sementara Tragedi Semanggi II pech 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya 11 massa aksi.

Peristiwa Semanggi II

Peristiwa Talangsari Pelanggaran HAM di Lampung

Tragedi Talangsari merupakan sebuah peristiwa kasus peanggaran HAM berat yang terjadi di tahun 1989 di Dusun Talangsari III, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur. Peristiwa ini dilatarbelakangi pemberian doktrin dari pemerintahan Soeharto tentang asas tunggal Pancasila.

jaid, jika ada ormas yang tidak memegang prinsip asas tunggal Pancasila masa ormas tersebut dilbeli denga ormas berideologi terlarang. Oleh sebab itu kelompok keagamaan kecil bernama "Usroh" yng dipimpin Abdullah Sungkar kabur melarikan diri ke Lamung dan tergabung ke pengajian kecil milik Warsidi (tokoh terkenal di Talangsari)  dan bergerak mewujudan tujuan yang sama yaitu mendirikan kampung kecil dengan syariat islam.

Pada 1 Februari 1989, Kepala Dukuh Karangsari mengirim surat kepada Komandan Koramil Way Jepara, Kapten Soetiman dengan isi pesan jika di dukuhnya ada sebuah kegiatan mencurigakan (Komando Mujahidin Fisabilillah (kelompok Warsidi dan kelompok pengajian)). Akhirnya datanglah Kepala Desa Rajabasa Lama Amir Puspamega, serta sejumlah anggota Koramil dan disana terjadi kesalahphamn hingga terjadi konflik bersenjata yang menewaskan Kapten Soetiman.

Kematian Kapten Soetiman membuat Komandan Korem (Danrem) 043 Garuda Hitam Lampung Kolonel AM Hendropriyono mengambil tindakan kepadakelompok Warsidi. Dan pada 7 Februari 1989, dikirilah 3 peleton tentara dan sekitar 40 anggota Brimob untuk menyerbu ke Cihideung. Menjelang subuh keadaan sudah dikuasai oleh ABRI. 

Menurut data Komite Solidaritas Mahasiswa Lampung (Smalam), tim investigasi dan advokasi korban peristiwa Talangsari, setidaknya 246 penduduk sipil tewas dalam bentrokan tersebut.

Kematian Rene Conrad dan Rekayasa Hukum

Insiden kematian bermula dari Dwifungsi ABRI sehingga pemerintah Orba menempatkan militer diberbagai sektor masyarakat. Waktu itu situasi juga menjadi panas ketika kepolisian menggelar aksi razia kepada mahasiswa gondrong. 

Kemudian, untuk meredahkan keadaan, diadakannya pertandingan persahabatan sepak bola antara AKABRI Kepolisian dengan mahasiswa ITB. Meskipun pertandingan persahabatan, disini mahasiswa banyak yang menggunakan moment tersebut untuk mengejek polisi dengan sarkas terhadap kebijakan mereka.

Para taruna yang tersulut emosinya tidak bisa mengontrol keadaan hingga ada yang mengeluarkan senjata. Dari sanalah kasus kericuhan yang mengundang kematian Rene terjadi. Padahal rene sendiri kala itu tidak terlibat apa-apa dan hanya sedang berkeliling kampus menggunakan motornya, akan tetapi ia tiba-tiba terkena tembakan dan menewaskannya.

Tak hanya pelanggaran HAM, proses hukum terhadap pelaku asli penembakan Rene yang merupakan anak dari salah satu Jendral rupanya dialihkan kepada Anggota Brimob Djani Maman Surjaman sehingga proses hukum untuk keadilan tak pernah dilakukan.

Peristiwa Paniai Berdarah

Peristiwa Paniai terjadi pada 7-8 Desember 2014 dan menewaskan empat orang dalam demonstrasi protes terhadap penganiayaan yang dilakukan oknum TNI pada sekelompok pemuda. Singkat cerita pada malam sebelum tragedi, ada dua anggota TNI tengah mengendarai motor dan berhenti di lampu merah, karena melihat lampu sennya tidak menyala dihampiriah mereka oleh tiga anak dari pondok di Enarotali.

BUkannya mendengarkan, oknum TNI yang diketauhi sedang mabuk itu malah memberikan ancaman  akan membawa rekannya, dan tak berselang lama kemudian datanglah sekelompok oknum TNI lalu melakukan penganiayaan kepada sekelompok anak tersebut.

Mengetauhi hal itu masyarakat sekitar pada pagi harinya langsung berdemonstrasi di lapangan Suharto, disanalah bentrok mulai terjadi dimana masyarakat yang meminta penjelasan dan pertanggung jawaban malah mendapat tindakan reprensif dari pihak TNI dengan pemberian komando tembak ditempat jika masyarakat terus memanas.

Setelah mnengetauhi 9 cotoh kasus HAM paling kontroversial, kini sobat tau jika pelanggaran HAM di Indonesia yang terjadi mulai dari masa ke masa menjadi bukti bahwa penanganan pelanggaran HM di Indonesia masih menjadi PR, terlebih lagi terlibatnya aparat pemerintahan sebagai pelakunya yang sebagian protes hukumnya tak berjalan sama sekali.

Share this post